Pelaksanan pilot project kartu tani di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ternyata belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak faktor seperti ketersediaan pupuk di tingkat pengecer serta keengganan petani untuk menyetorkan tabungan di BRI.
Dari pantauan yang dillaksanakan oleh Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah di salah satu pengecer pupuk bersubsidi Desa lebo.Kecamatan Gringsing, kabupaten Batang, diperoleh data bahwa pengecer tersebut sejak dilounching penggunaan kartu tani tanggal 3 Maret yang lalu sampai sekarang baru melayani pembelian pupuk bersubsidi untuk 10 orang petani.
Dari pantauan yang dillaksanakan oleh Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah di salah satu pengecer pupuk bersubsidi Desa lebo.Kecamatan Gringsing, kabupaten Batang, diperoleh data bahwa pengecer tersebut sejak dilounching penggunaan kartu tani tanggal 3 Maret yang lalu sampai sekarang baru melayani pembelian pupuk bersubsidi untuk 10 orang petani.
Kesepuluh petani tersebut membeli pupuk dengan menggunakan kartu tani namun harus membayar secara tunai karena kartu yang dimiliki tidak ada dananya.
“Mereka membeli secara tunai karena belum menabung untuk mengisi kartu tani yang dimilikinya,” ungkap Entik, pengecer pupuk bersubsidi kepada Anggota Dewan, Senin (24/8).
Entik menjelaskan, kartu tani yang dimiliki petani hanya digunakan untuk melihat kuota pupuk bersubsidi yanng dimiliki pemegang kartu. Namun demikian ketika ada petani yang akan membeli pupuk bersubsidi dengan jumlah melebihi kuota tetap dilayani asalkan dibayar tunai dan persediaannya mencukupi.
Saat ini di Desa Lebo terdapat dua pengecer namun hanya satu yang masih beroperasi. Pengecer pupuk Bu entik sendiri sejak bulan Juni yang lalu sudah tidak bisa melayani petani karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor. “Informasinya karena saya tidak mampu menjual sesuai kuota sebanyak 250 ton setahun,” ungkapnya.
Salah seorang petani pemegang kartu tani, sulemi, mengatakan sejak menerima kartu dirinya belum pernah mengggunakan kartu tani hal ini disebabkan dia belum melakukan pembelian pupuk karena belum masuk musim tanam. “Saya sudah isi kartu dengan tabungan sebanyak tiga ratus ribu rupiah dan belum pernah saya gunakan,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana mengaku prihatin dengan pelaksanaan kartu tani di Gringsing yang digunakan sebagai pilot project. Dari 250 kartu yang sudah didistribusikan ternyata belum berjalan Sesuai dengan harapan bahkAn untuk membeli pupuk, petani tidak harus menggunakan kartu tani.
“Mereka membeli secara tunai karena belum menabung untuk mengisi kartu tani yang dimilikinya,” ungkap Entik, pengecer pupuk bersubsidi kepada Anggota Dewan, Senin (24/8).
Entik menjelaskan, kartu tani yang dimiliki petani hanya digunakan untuk melihat kuota pupuk bersubsidi yanng dimiliki pemegang kartu. Namun demikian ketika ada petani yang akan membeli pupuk bersubsidi dengan jumlah melebihi kuota tetap dilayani asalkan dibayar tunai dan persediaannya mencukupi.
Saat ini di Desa Lebo terdapat dua pengecer namun hanya satu yang masih beroperasi. Pengecer pupuk Bu entik sendiri sejak bulan Juni yang lalu sudah tidak bisa melayani petani karena tidak mendapatkan pasokan dari distributor. “Informasinya karena saya tidak mampu menjual sesuai kuota sebanyak 250 ton setahun,” ungkapnya.
Salah seorang petani pemegang kartu tani, sulemi, mengatakan sejak menerima kartu dirinya belum pernah mengggunakan kartu tani hal ini disebabkan dia belum melakukan pembelian pupuk karena belum masuk musim tanam. “Saya sudah isi kartu dengan tabungan sebanyak tiga ratus ribu rupiah dan belum pernah saya gunakan,” katanya.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Didiek Hardiana mengaku prihatin dengan pelaksanaan kartu tani di Gringsing yang digunakan sebagai pilot project. Dari 250 kartu yang sudah didistribusikan ternyata belum berjalan Sesuai dengan harapan bahkAn untuk membeli pupuk, petani tidak harus menggunakan kartu tani.
“Petani bisa membeli pupuk bersubsidi tanpa harus memiliki kartu tani yang penting bisa bayar dan barangnya ada,” ungkapnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengharapkan agar Pemprov Jateng serius dalam menjalankan program kartu tani mengingat program ini merupakan program uggulan yang digembar gemborkan Gubernur Ganjar Pranowo pada masa kampanye sebelum menjadi gubernur tahun 2013 yang lalu.
Menurut Didiek, berdasarkan laporan dari petugas PPL di Kecamatan Gringsing, saat ini sudah berhasil di data sebanyak 2600 petani dan datanya siap diinput untuk mendapatkan kartu tani. Namun Sampai sekarang belum ada langkah yang jelas untuk menindaklanjuti data tersebut.
Anggota Komisi B lainnya Riyono mengunggkapkan, pilot project pelaksanaan Kartu Tani di kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sampai saat ini praktis belum bisa berjalan. Hal ini tetrlihat dari pembelian pupuk oleh petani masih dengan cara tunai dan tidak menggunakan kartu tani.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengharapkan agar Pemprov Jateng serius dalam menjalankan program kartu tani mengingat program ini merupakan program uggulan yang digembar gemborkan Gubernur Ganjar Pranowo pada masa kampanye sebelum menjadi gubernur tahun 2013 yang lalu.
Menurut Didiek, berdasarkan laporan dari petugas PPL di Kecamatan Gringsing, saat ini sudah berhasil di data sebanyak 2600 petani dan datanya siap diinput untuk mendapatkan kartu tani. Namun Sampai sekarang belum ada langkah yang jelas untuk menindaklanjuti data tersebut.
Anggota Komisi B lainnya Riyono mengunggkapkan, pilot project pelaksanaan Kartu Tani di kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sampai saat ini praktis belum bisa berjalan. Hal ini tetrlihat dari pembelian pupuk oleh petani masih dengan cara tunai dan tidak menggunakan kartu tani.
“Kartu tani yang dimiliki petani belum ada dananya sehingga tidak bisa digunakan. Petani tetap saja membeli dengan cara tunai,” jelasnya.
Riyono bahkan secara khusus memberip perhatian kepada pengecer yang sudah diputus dan tidak mendapat setoran pupuk dari distributor padahal pengeecer tersebut sudah memiliki kartu EDC bank BRI.
Riyono bahkan secara khusus memberip perhatian kepada pengecer yang sudah diputus dan tidak mendapat setoran pupuk dari distributor padahal pengeecer tersebut sudah memiliki kartu EDC bank BRI.
“Harusnya pengecer tersebut diprioritaskan, buat apa Sudah diberi EDC untuk memudahkan pelayanan penggunaan kartu tani kalau malah diputus dan alatnya ngganggur,”‘ pungkasnya
